Tipe
dan Instrumen Diplomasi
Instrumen
Diplomasi
Suatu negaradapat mencapai tujuan diplomatiknya melalui berbagai cara.
Menurut Kuatilya dapat dilakukan melalui penerapan satu atau kombinasi beberapa
prinsip dari empat prinsip yaitu sama, dana, denda, bedha. Perdamaian atau
negosiasi, pemberian hadiah atau konsensi, menciptakan perselisihan, mengancam
atau menggunakan kekuatan nyata. Dalam mencapai tujuan diplomatiknya suatu
negara menjalankan tiga model tingkah laku yakni co-operation, accomodation,
opposition (kerjasama, penyesuaian, penentangan). Kerjasama dan penyuesuaian
bisa dicapai melalui negosiasi yang membuahkan hasil. Apalbila negosiasi dengan
cara damai gagal maka digunakan penentangan dengan penggunaan kekerasan. Meski
bedha, membuat perselisihan atau memecah belah tidak memperoleh pengakuan yang
cukup sebagai insturemen diplomasi tetaoi sebagai sarana penting yang dipakai
oleh diplomasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tipe
Diplomasi:
1. Diplomasi Komersial
Nicholson menyatakan konsep diplomasi komersial, perdagangan atau shop-keeper.
Menurutnya diplomasi komersial merupakan diplomasi borjuis atau diplomasi sipil
yang didasarkan pada anggapan bahwa menyelesaikan masalah dapat diselesaikan
melalui negosiasi, karena lebih menguntungkan daripada melalui kekerasan atau
perang. Melalui negosiasi atau persetujuan untuk memberikan konsesi maka tujuan
akan dapat dicapai. Uang merupakan salah satu elemen kekuatan nasional yang
terpenting. Dan karena pertimbangan utama diplomasi adalah meningkatkan kepentingan
nasional maka harus berhubungan dengan keuangan yang dicapai antara negaranya.
Dikarenakan perkembangan teknologi maka aspek ekobkmi dan diplomasi menjadi
perhatian khusus. Kekuatan suatu negara tergantung pada eumberdaya ekonominya.
Maka setiap negara harus mengembangkan ekonominya melalui diplomasi dan
negosisasi. Negara yang kuat berusaha memperluas oengaruhnya melalui cara-cara
ekonomi. Menurut diplomasi ini, perdagangan merupakan aspek terpenting serta diikuti
dengan perniagaan dan pemberian sanksi ekonomi menjadi alat diplomasi yang
penting masa kini. Disebut diplomasi komersial atau ekonomi karena diplomasi
ini dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi.
Menurut Joseph Frankel instrumen ekonomi berbeda dengan diplomasi dan
propoganda karena tidak harus dioperasikan oleh pemerintah. Akan tetapi pada
abad sekarang hubungan ekonomi erat kaitannya dengan politik internasional.
Meskipun banyak perusahaan besar pada masyarakat Barat masih tunduk terhadap
pemerintah. Dinegara sosialis dan negara berkembang, ekonomi dan perdagangan
seluruhnya dikontrol oleh lembaga pemerintahan.
Instrumen diplomasi yang diterapkan dalam waktu perang dan damai yaitu
perdagangan internasional dan bantuan internasional yang memudahkan pasa masa
damai. Sedangkan selama perang bahkan selama Perang Dingim tindakan ekonomi
digunakaj sebagai cara efektif untuk memaksa lawan.
Perdagangan internasional memiliki dampak bagi diplomasi dan praktek
diplomasi. Lembaga diplomatik Venesia menjadi asal mula diplomasi komersial
yang awalnya menggunakan mekanisme komersial. Saat itu, East India Company
sedang mengunjungi kerajaan di Asia untuk mengajukan kepentingan masing-masing
diwakili oleh seseorang yang memiliki status ganda yaitu berstatus petugas dan pedagang. Setelah
beberapa lama status ganda tersebut diganti dengan status masing-masing yang
mewakili negaranya. Pada saat itu, para diplomat tidak suka untuk melakukan perdagangan
karena mereka menganggap kegiatan tersebut merendahkan status dan kehormatannya.
Seperti yang terjadi di China, Jepang dan sebagainya yang menempatkan pedagang
pada status rendah dan tidak memperoleh prestis sosial apapun. Tetapi semakin
berkembang pesatnya industri di negara Barat mengakibatkan menungjatnya power,
prestis kapitalis serta para pedagang. Mereka mulai memiliki pengaruh dan
tekanan kepada pemerintah untuk menyebarkan kekuasaan dan mendapatkan pasar
baru.
Setiap diplomat berusaha untuk memajukan perdagangannya diberbagai
negara. Pada akhir abad kesembilan belas faktor-faktor perdagangan dan
komersial menjadi faktor penting dalam hubungan internasional dan diplomatik.
Jerman dan Amerika sebagai negara dengan keunggulan barang industrinya berhasil
menyatukan hubungan politik dan komersial untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Diplomasi kereta api dilakukan dengan membangun jalan-jalan kereta api yang
bertujuan untuk memudahkan kegiatan eksploitasi terhadap negara lemah yang
berguna untuk memperoleh kekuasaan politik dan ekoomi.
Dinegara berkembang dan lemah negara industri dan kapitalis menggunakan
diplomasi dollar atau imperialisme ekonomi yang digunakan saat negara kapitalis
tidak dapat memperoleh koloni maka mereka menggunakan diplomasi ini.
Dikarenakan AS memimpin diplomasi ini dan tidak dapat memperoleh koloni untuk dieksploitasi,
AS melakukan metode pengeksploitasian dengan cara memaksakan perjanjian yang
tidak seimbang dan hanya menguntungkan pihak AS.
Sesudah berakhirnya Perang Dunia I beberapa kekaisaran runtuh, meskipun
Inggris dan Prancis menambahkan banyak jajahan kedalam imperiumnya tetapi tidak
dapat bertahan dalam waktu yang lama akibatnya imperialisme memperoleh dorongan
pula. Kolapsnya ekonomi Jerman dan negara Eropa Tengah dan Barat semakin
memperburuk krisis ekonomi sekalipun negara oemenang perang. Sehingga mereka
berusaha untuk mendukung perekonomian dinegara bekas jajahan sehingga mereka
mendapatkan pasar baru. Oleh karena itu, bantuan ekonomi sebagai instrumen
diplomasi telah digunakan sebaik-baiknya. Untuk menghindari defisit perdagangan
dann krisis ekonomi suatu negara sering membuat tarif protektif serta
perjanjian bilateral dan multilateral. Perundingan dan perjanjian tidak berarti
tanpa adanya melainkan diplomasi ekonomi.
Telah lama tindakan ekonomi digunakan sebagai metode pemaksaan. Selama
perang suatu negara akan membuat kesulitan ekonomi kepada musuhnya melalui
blokade. Sepanjang perang digambarkan sebagai kelanjutan diplomasi dengan cara
lain. Keefektifan tindakan ekonkmi sebagai alat pemaksa menimbulkan gagasan
sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi disebutkan dalam Piagam LBB sebagai sarana yang
diharapkan berhasil dalam mengekang agresi tanoa intervensi militer. Meskioun
agak lebih sulit memaksa negara kuat untuk menaatinya akan tetapi negara lemah terkadang
lebih tunduk.
Setelah Perang Dunia II faktor ekonomi meningkat. Hal tersebut dapat
dilihat melalui strategi yang digunakan dalam Perang Dingin serta membentuk
perekonomian negara NISs. Pada Perang Dingin pembatasan ketat dilakukan pada
perdagangan Barat-Timur untuk menghindari barang-barang musuh yang memiliki
nilai strategis. Kebijakan tersebut dilakukan agar membuat negara NISs menjadi
negara industri dan meningjatkan perekonomiannya. Negara berkembang yang
kekurangan modal terpaksa bergantung pada negara maju untuk mengajukan berbagai
syarat bagi penanaman modal, kebebasan berdagang dan lainnya. Akibatnya kuota
dagang, lisensi, kontrol kurs dan teknik hubungan dagang menjadi instrumen yang
wajar dari diplomatik.
Karena perdagangan dikontrol oleh negara dan setiap negara berkeinginan
utnuk membuat pola yang cocok bagi oerekonomiannya maka negosiasi diplomatik
dianggap dapat dapat meningkatkan perekonomiannya. Faktor ekonomi memiliki
peranan penting dalam hubunagb diplomatik.
2.
Diplomasi Demokratis
Dulu sebelum adanya diplomasi terbuka pemilihan serta demokrasi penguasa
yang berdaulat hanha dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dan
pengontrolan hanya terjadi djantara mereka. Saat Perang Dunia I negosiasi
diplomatik sering dijadikan rahasia publik tetapi juga kepada wakil-wakil terpilih,
hanya beberapa anggota pemerintah yang berpengaruh yang diberi penjelasan.
Tetapi setelah munculnya "diplomasi terbuka" maka diplomasi harus
dilakukan secara terbuka, terang-terangan dan mendapatkan pengawasan penuh dari
publik. Implikasinya adalah bisnis diplomasi tidak dapat dirahasiakan hanya untuk
para diplomat saja.
Prinsip-prinsip bentuk pemerintahan demokrasi meminta bahwa dalam urusan-urusan
yang memperngaruhi kepentingan vital negara maka publik harus tetap diberitahu.
Nicholson menerangkan teori dasar diplomasi demokratis yaitu “Diplomat
sebagai abdi negara bertanggung jawab kepada Menteri Luar Nergeri: Menteri Luar
Negeri sebagai anggota cabinet bertanggung jawab kepada mayoritas di Parlemen,
dan Parlemen yang tiada lain sebagai Majelis Perwakilan bertanggung jawab
terhadap kehendak rakyat yang berdaulat."
Pada abad keenam SM majelis
nonmonarki di India memutuskan secara terbuka melalui pemungutan suara
mayoritas semua masalah luar negeri termasuk perang dan damai. Mahabrata juga
mengatakan bahwa pembuatan kebijaksanaan dan hubungan diplomatik, seluruh
anggota nonmonarki atau negara republik mempunyai hak sejajar dalam mengambil
bagian dalam urusan-urusan negara. Tetapi apabila kebijaksanaan penting
diketahui semua orang maka dapat menyebabkan kebocoran rahasia negara.
Kautliya, manu dan oara penulis India lainnya juag berpendapat jika persoalan dengan
luar negeri tidak perlu diketahui banyak orang dan utusan yang dikirim tidak
boleh memberi tahu instruksi atau pesan kepada siapapun termasuk menteri
atasannya. Negara pada zaman kuno dan republik lebih menyukai diplomasi terbuka
tetapi negara monarki yang umumnya lebih besar mempraktekan diplomasi rahasia.
Faktor terpenting yang membantu
terwujudnya kontrol diplomasi demokratis adalah maslaah ratifikasi oleh pihak
legislatif. Secara teoritis lembaga legislatif mempunhak kekuasaan ini akan
tetapi kenyataaannya anggota parlemen dibeberapa negara tidak terlalu teliti
memeriksa perjanjian dengan negara lain. Setelah Perang Dunia I masyarakat
mendesak agar dihapuskannya diplomasi rahasia dan diberlakukannya diplomasi
demokratis dibawah pengawasan rakyat. Menurut Nicholson terdapat kelemahan:
- Apabila pihak legislatif mengingkari persetujuan yang telah dibuatnya maka seluruh isi perjanjian internasional akan menjadi bahaya dan menyebabkan anarki.
- Sikap masa bodoh elektorat. Sebagai pemilih anggita legislatif, elektor memiliki posisi penting dalam kenegaraan. Banyak elektor yang tidak memahami seluk bekuk diplomasi dan isi perjanjian yang akan ditandatanganinya.
- Penundaan dalam menyetujuin kebijaksanaan pemerintah karena harus dilakukan perundingan yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan penundaan.
- Bahaya ketidaktepatan. Maksudnya adalah keraguan dan gampang berubahnya kebijaksanaan demokratis. Pemerintah negara demokratis lebih senang menggunakan hal yang samar-samar dan menghibur ketimbang mengikat dan tepat.
Perkembangan diplomasi demokratis telah menimbulkan beberapa persoalan
dalam praktek-praktek diplomatik pula. Masalah pertama adalah publisitas yakni
hubungan antara pers dan kantor departemen luar negeri. Sebagaimana sifat pers
yang bebas mengemukakan pendapat di negara demokratis sering salah sangka dalam
menyebarkan berita. Banyak publik keliru terhadap apa yang disajikan pers
antara opini pers serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa
tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan kesulitan yang ada di diplomasi
demokratis, yakni meyakinkan para elektorat bahwa beberapa perundingan harus
dilakukan tanpa perhatian umum yang nanti hasilnya diberitahukan bagi publik
dan terbuka. Yang kedua yakni para diplomat diharapkan meminta saran dan
nasihat kepada diplomat profesional dalam semua persoalan penting karena
diplomat senior dapat bersikap tidak memihak dan netral. Yang terakhir adalah
harus dibuat usaha untuk mendidik publik mengenai tugas dan tanggung jawab
negara sebagai anggota masyarakat internasional.
3.
Diplomasi Totaliter
Totaliterianisme modern muncul setelah adanya Perang Dunia I yang
pertumbuhannya disebabkan oleh berbagai faktor yakni nasionalisme ekstrim,
nasionalisme ekonomi dan pertimbangan ideologis. Nasionalisme ekonomi berbicara
tentang sikap patriotisme dan loyalitas kepada negara berapapun pengorbanannya.
Nasionalismeekonomi berfungsi memperkuat kecendurungan nasionalisme. Bila suatu
pemerintahan menetapkan pengaturan kegiatan ekonomi sehari-hari kepada rakyatnya
maka rakyatnya akan terbiasa tehadap hal tersebu yang tadinya masih asing.
Pertumbuhan kesadaran ideologi suatu bangsa didunia modern ini biasanya
disertsi oleh meningkatnya peranan negara dan penambahan tuntutan yang dibuat
oleh negara tentang kesetiaan dan pengabdian rakyat. Ideologi modern umumnya
militan dan condong pada kecenderungan totaliter. Dalam mengejar politik luar
negeri dan hubungan diplomatik, negara totaliter mempunyai kecenderungan yang
tetap. Mereka biasanya menggunakan sikap agresif dalam menghadapi rivalnya.
Nicholson menyatakan beberapa sifat khusus diplomasi totaliter salah
satunya adalah negara totaliter pembuatan keputusan tidak berada dibawah
pengawasan rakyat. Diplomat yang ditunjuk harus mengikuti intruksi khusus dan petunjuk
yang diberikan penguasa. Kelebihan dari diplomasi ini adalah hanya diawasi oleh
penguasa tunggal yang tidak tunduk kepada pengawasan dari lembaga yang lebih
besar lainnya dan oleh karenanya diplomat mengetahui dengan tepat seberapa jauh
ia bisa memberi atau mengakomodasi pandangan pihak lain.
Dalam negara otoriter kekuasaan tertinggi ditetapkan kepada satu atau
sedikit orang yang dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat tanpa harus
berdebat dalam legislatif atay forum lainnya. Sehingga tidak banyak informasi yang
menyebar kepada masyarakat. Sedangkan karena diplomat dinegara totaliter harus
mengikuti seluruh intruksi maka ia tidak memiliki peranan lebih ketika menjalani
perundingan. Bagi negara totaliter diplomasi semata-mata merupakan suatu sarana
untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun termasuk dengan diplomasi yang
wajar dan tanpa diganggu oleh pembatasan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki.
Oleh karena itu konferensi internasional dimanfaatkan oleh seluruh negara bagi
tujuan propaganda. Tetapi negara totaliter mempunyai batas yanng tegas terhadap
negara demokrasi karna tidka perlu mengikuti norma yang ditentukan.
Fasis memang selalu mengutamakan perang. Bagi mereka perang bukan cara
tetapi meruoakan sebuah tujuan. Pemujaan perang dan prajurit merupakan
pandangan sentral fasis. Pandangan ini mempengaruhi negara totaliter yang bagi
mereka dalam rangka mencapai tujuan perang tidak lain merupakan kebijaksanaan
yang diinginkan. Terdapat perbedaan antara negara fasis yang mempercayai perang
dan menggunakan propaganda sebagai cara melakukan peperangan tersebut dan
komunis yang mengambil setiap kesempatan untuk menyebarkan ideologi melalui konperensi
internasional serta media masa. Oleh karena itu komunis lebih kepada cara
menyebarkan tanpa harus melakukan peperangan.
4.
Diplomasi Melalui Konperensi
Diplomasi melalui konperensi dilakukan bertahap pada awal abad ke20. Contoh
awalnya ialah konperensi Hague tahun 1899 dan 1970 tetapi konperensi ini
dilakukan untuk tujuan khusus dan tidak bisa dimasukan kedalam diplomasi umum.
Dimulai sejak Perang Dunia I dimana dibutuhkan keputusan yang cepat untuk membicarakan
tentang strategi perang dan politik. Maka penting bagi perdana menteri atau
ahli untuk bekerjasama dalam sebuah meja dan membicarakannya. Karena pengalaman
perang melawan dan mempertahannkan kerjasama dengan sekutu inilah banyaj
negarawan yang merasa bahwa pergaulan diplomatik dapat dilakukan melalui
konperensi. Menurut Maurice Hankey "hampir tidak bisa diragukan lagi bahwa
diplomasi melalui konperensi akan tetap bertahan". Tetapi harapam agar meningkatnya
kerjasama antar bangsa melalui diplomasi konperensi ini tidak segera terwujud
setelah perang.
Selama masa perang banyak konperensi seperti Cannes, Genoa yang terjadi.
Sebagian darinkonperensi tersebut berhasil dann sebagian tidak. Popularitas
diplomasi melalui konperensi mengalami kemunduran besar pada akhir tahun tiga puluhan
ketika negara demokrasi Barat menyerah kepada negara fasis dengan persoalan
yang akhirnya menandatangani Treaty of Munich.
Ada beberapa pra kondisi yang digunakan agar diplomasi melalui konperensi
berhasil. Untuk itu digunakan landasan yang dibutuhkan sebelum dilaksanakan
dengan baik. Keberhasilan atau kegagalan konperensi tergantung pada seberapa
profesional diplomat mempersiapkan melalui pembicaraan awal. Keberhasilan
Kongres Wina sebagian besar bergantung pada observasi aktual dari faktor-faktor
ini.
Sesudah Perang Dunia I suatu tipe diplomasi melalui konperensi yang
terorganisasi dan permanen muncul dengan terbentuknya organisasi internasional
sepetti LBB dan setelah Perang Dunia II terbentuklah PBB. PBB merupakan badan
dunia dan semua negara memiliki perwakilan. Keanggitaan PBB dianggap sebagai
pengakuan status kedaulatan dan penerimaan yang universal sebagai partner
bangsa-bangsa. Inilah sebabnya diplomasi yang dilakukan oleh PBB memperoleh
berbagai konotasi yang disebut sebagai diplomasi multilateral, diplomasi publik,
diplomasi konperensi dan diplomasi parlementer. Terkadang disebut sebagai diplomasi blok atau diplomasi melalui
kelompok bahkan diplomasi melalui mayoritas.
Diplomasi multilateral atau parlementer merupakan tipe diplomasi
konperensi. Bentuk diplomasi ini memounyai keistimewaan tertentu yang dipunyai
oleh diplomssi bilateral. Diplomasi muncul setelah PD1 dalam bentuk LBB dan PD2
dalam bentuk PBB. Bentuk parlementer dari diplomasi multilateral biasanya
mengikuti prosedur dan teknik yang biasanya digunakan oleh badan legislatif dari
negara demokrasi seprti debat dan pemungutan suara. Tidak seperti badan
legislatif nasional yang keputusannya mayoritas mebgikat secara hukum, keputusan
mayoritas Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum dan tidak bisa dipaksakan.
Keputusan PBB pun terkadang bisa mempunyai efek terbatas pada negara yang
mempunyai bentuk demokrasi. Keputusan PBB berpengaruh kevil bagi negara
diktator.
Salah satu
aspek penting lainnya terhadap diplomasi ini adalah perlu mendapat pertimbangan
adalah partisipasi negara-negara dalam persoalan yang mereka tidak terlibat secara
langsung. Perkembangan teknologi telah meningkatkan negara satu dan lainnya
sehingga setiap negara dapat saling terhubung dan mengetahui apa yang terjadi
dinegara sekitar sehingga menyebabkan interdependensi antar negara.
Diplomasi konperensi PBB dikatakan sebagai diplomasi publik. Pendapat umum
dapat mendinginkan situasi serta mencegah terjadinya perang dengan berbagai
cara. Pertama negara netral membantu mencapai menyelesaikan masalah yang
dirundingkan. Kedua pendapat umum menyatakan sentimen keras terhadap konflik
bersenjata. Jika kemungkinan akan terjadi perang maka penyelesaiannya dilakukan
oleh PBB yang mengajukan pendapat umum dunia melalui tekanan pada negara yang
berperang. Jika suatu negata lemah terancam oleh negara kuat maka akan mengadu
kepada PBB. Diskusi terbuka di Majelis Umum membantu memobilitasi pendapat umum
dunia yang dimana negara penyerang harus memberikan alasan kenapa dia
menyerang. Diplomasi publik di PBB seringkali berkaitan erat dengan
penyelesaian konflik.
Diplomasi publik merupakan bentuk diplomasi konperensi dan merupakan
kombinasi diplomasi multilateral dan parlementer memiliki kekurangan dan
kelebihan. Kelebihannya yaitu sebagai diplomasi publik PBB telah menjadi
parlementer internasional yang menjadi forum dimana masalah penting
didiskusikan secara terbuka. Sedangkan kekurangannya ialah suatu negara jika
telah mengambil posisi yang tegas didepan publik sulit mengubah sikapnya
terhadap masalah itu. Perubahan dalam kebijaksanaan terkadang diartikan sebagai
suatu konsensi atau kekalahan diplomatik.
5.
Diplomasi Diam-Diam
Istilah diplomasi diam-diam erat kaitannya dengan diplomasi PBB. Jika
diplomasi rahasia dan terbuka memiliki dua kutub yang berlawanan maka diplomasi
publik dan diam-diam tidak begitu saling berlawanan tetapi saling melengkapi.
Menurut Thomas Hovet Jr tampak jelas bahwa keberhasilan diplomasi di PBB
tergantung pada penggunaan metode diplmatik publik bersama-sama dengan bentuk
diplomasi yang lebih diam. Pertumbuhan dan meiningjatnya penagruh PBB telah
berlangsung beriringan dengan perkembangan peranan penting Majelis Umum, Dewan
Keamanan dan lain-lain. Sebagaian negara besar memiliki perwakilannya
diorganisasi tersebut. Ada beberapa negara yang tidak memiliki hubungan
diplomatik dengan negara lain karena negara yang tidak memiliki hubungan
diplomatik dapat melakukan kontak melalui wakil masing-masing dan bisa dengan
diam-diam mencoba menyelesaikan perbedaan diantara mereka sehingga diplomasi
diam-diam mulai memperoleh peranan yang makin besar dalam politik dunia.
Meningkatnya pengaruh sekertaris jenderal PBB dalam menyelesaikan
konflik, ditetapkanya perwakilan tetap dimarkas PBB, perkembangan kelompok-kelompok
dan berbagai pertemuan telah membantu pertumbuhan diplomasi diam-diam. Jika
diplomasi publik tidak dapat memecahkan masalah maka digunakan diplomasi diam-diam.
Ketika Perang Dingin peranan Majelis
Umum dan Sekertaris Jenderal bertambah. Sekertaris jenderal dianggap sebagai
juru bicara masyarakat duniadan harus mengambil dikap pada masalah yang sedang
terjadi.
Menurut Morgenthau prosedur diplomasi diam-diam yang dijalankan PBB tidak
berbeda dengan substansinya pada praktek-praktek diplomasi tradisional.
Diplomasi konferensi bisa lebih menguntungkan jika ditambah oleh diplomasi
diam-diam didalam PBByang dapat dilakukan secara langsung diantara para wakil
negara anggota maupun anatar Sekertaris Jenderal dengan negara anggota
Revolusi teknologi memberikan dampak yang besar ketika diplomasi tradisional
ketinggalan zaman dan negara baru belum bisa menyesuaikan dirinya sepenuhnya
kepada diplomasi publik maka diplomssi diam-diam berhasil masuk diantara
transisi ini. Dalam mencapai keberhasilannya peranan Sekertaris Jenderal adalah
yang terpenting karena bertindak sebagai katalisator dalam diplomasi dima-diam
serta menjadi penengah dalam sebuah diskusi dan negosiasi. Sekertaris Jenderl
tidak dapat langsung masuk kedalam negosiasi kecuali diminta oleh salah satu
pihak tetapi terkadang langsung masuk tanpa menunggu diminta. sekertaris
jenderal dalam diplomasi diam-diam memiliki peranan ganda yakni dapat berperan
dalam tingkat-tingkat awal sebelum diskusi umum atau masuk kedalam sebuah
diskusi dan yang kedua adalah dikaitkan dengan perintisan jalan bagj diplomasi
yang penuh manfaat.
Berbagai perkembangan peran PBB serta sekertaris jenderal, penempatan
misi permanen, fungsi-fungsi proses kelompok, kontak informal di Majelis Umum
telah menjadi sebuah jembatan bagi diplomasi diam-diam. Diplomasi diam-diam
adalah sebuah tipe baru diplomasi yang dikembangkan dengan pertumbuhan dann
perkembangan PBB. Tipe diplomasi ini hanya dapat berkembang dalam lingkungan
badan dunia seperti PBB dimana para wakil berbagai negara dapat berunding
secara diam-diam tetapi tidak rahasia baik secara bilateral maupun multilateral
diluar pandangan publik. Bagi negara besar, ini merupakan tipe diplomasi yang
paling efektif. Diplomasi diam-diam seperti diplomasi publik adalah
perkembangan cara-cara diplomasi dalam PBB. Keberhasilan diplomasi di PBB
banyaj bergantungbpada keberhasilan percampuran dua tipe diplomasi ini.
6.
Diplomasi Preventif
Diplomasi preventif tumbuh dari teknik baru yang dikembangkan PBB karen
sebab tertentu. Sesudah Perang Dunia II negara yang baru saja merdeka dan
keterbelakang risau melihat perluasan Perang Dingin dan kecenderungan hegomoni
negara super power. Mereka takut terlibat didalam konflik oleh karena itu
mereka mencari bantuan PBB untuk melindungi negaranya dengan diplomasi preventif.
Yakni dengan menjadi perselisihan di dunia ketiga agar tetap bersifat lokal
yang terpisah atau tidak terkait dengan situasi yang penuh ancaman yang bisa
memperluas perang dingin ke negaranya. Perang Dingun membuat diplomasi
preventif menjadi penting dan keberadaan sebuah kelompok negara nonblok yang
menyebabkan hal tersebut. Inovasi seperti diplomasi preventif hanya bisa terlaksana
atas sebab negara superpower.
Jumlah negara yang baru saja merdeka meningkat dan diantaranya bergabung
menjadi kelompok nonblok atau bisa juga disebut blok ketiga. Mereka berusaha
agar tidak terlibat dalam perjuangan Barat-Timur dan berusaha untuk menggunakan
pengaruh PBB. Meski demikian negara suoerpower tidak mengijinkan PBB untuk campur
tangan dalam konflik tersebut. Negara nonblok merasa cemas dan mengambik
tindakan protektif. Bagi mereka PBB lebih dari sebagai landasan politik tetapi
sebagai tempat berlindung untuk mengungsi dari tekanan negara besar. Ini dapat
dilakukan saat PBB bersifat netral dalam konflik. Salah satu fungsi PBB adalah untuk
menegakkan diplomasi preventif yaitu pembendungan dan stabilitas konflik lokal
sehingga tidak ada negara superpower yang terlibat dan juga diharapkan
diplomasi preventif dapat mencegah perselisihan AS-Soviet agar tidak keluar
perang dingin.
Dalam krisi Kongo dan Suez, konflik Israel-Arab kehadiran PBB walaupun
dalam jumlah kecil sangat membantu meredakan ketegangan diwilayah tersebut dan
menunjukan fungsi diplomasi preventif. Pasukan PBB bisa beroperasi hanya pada
dua kondisi yaitu negara konflik setuju dengan kehadiran PBB dan PBB tidak
boleh ikut campur dalam kobflik internal murni.
Perubahan fungsi
PBB dari sebuah lembaga keamanan bersama untuk memaksakan perdamaian berubah
menjadi lembaga untuk mempertahankan perdamaian dan meredakan ketegangan didaerah
yang terkena konflik melalui diplomasi preventif didalam kerjasama antar negara
besar dengan negara dunia ketiga yang lemah. Kedudukan penting diplomasi
preventif sangat luar biasa sekarang ini karena apabila permusuhan dan konflik
mulai pecah lagi maka seluruh dunia terancam musnah oleh karena itu digunakan usaha
untuk mencegah dan mengakhiri konflik. Ini semua dapat dilaksanakan secara
efektif melalui diplomasi preventif.
7. Diplomasi
Sumberdaya
Sumberdaya bahan mentah seperti besi, minyak dan lainnya memiliki peranan
penting abgi perkembangan industri. Bahan tersebut mendukung pertambahan
kekuatan suatu negara. Hanya negara yang memiliki banyak banyak bahan tersebut yang
bisa menjadi negara besar. Hal ini menyebabkan konflik untuk mendapatkan penguasaan
atas daerah yang memiliki banyak mempunyai bahan-bahan tersebut. Negara kuat
yang tidak memiliki sumber daya akan berusaha untuk memperoleh penguasaan
wilayah yang memiliki bahan tersebut. Diplomasi ini disebut dengan diplomasi sumber
daya (resource diplomacy).
Diplomasi sumberdaya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki bahan
tersebut. Apalabila negara kuat dan maju dalam bidang industri maka dengan
memanfaatkan sumberdaya dengan cara memperkuat industri dan militernya. Sedangkan
jika negara belum maju maka dapat memperoleh keuntungab dari negara industri
yang membutuhkan bahan tersebut dengan membayar dengan harga tinggi atau
diberikan fasilitas sesuai kesepakatan. Negara tersebut akan dapat memperoleh
keuntungan dengan membentuk front bersama. Tetapi diplomasi seperti ini baru
dapat dilaksanakan oleh negara penghasil minyak seperti OPEC. Sehingga negara
penghasil minyak dapat memperoleh banyak pengaruh terhadap negara lain yang
tidak memiliki deposit minyak yang cukup. Kedudukan penting minyak dalam
operasi ekonomi industri tidak perlu diragukan lagi karena minyak dunia hanya terletak
dibeberapa tempat. Industri negara maju telah memiliki minyak mereka sendiri
tetaoi banyak negara seperti Jepang, negara di Eropa Baat yang masih tergantung
pada minyak impor.
Setelah Perang Dunia II pergulatan diplomatik terhadap penguasaan mjnyak
Iran terjadi. Uni Soviet berusaha untuk memperoleh konsensi minyak Iran namun
usaha tersebut digagalkan dengan adanya protes Iran, intervensi PBB dan tekanan
AS-Inggris. Kemudian muncul revolusi minyak di Iran.
Cukup lama Inggris menguasai sumber minyak Iran. Tahun 1951 pemerintah
Iran menyatakan nasionalisasi kekayaan pertambangan dan penyulingan milik
Inggris-Iran. Nasionalisasi tersebut menyebabkan krisis diplomatik. Iran tetap
bertahan pada pendiriannya namun kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh
berhentinya sumber minyak dan tekanan baik dari luar maupun dalam negeri
menyebabkan jatuhnya rezim Mossadeq. Minyak yang sampai sekarang masih merupakan
sumber energi utama mempunyai pengaruh pada politik-dunia. Inilah sebabnya
peranan minyak menjadi proses diplomatik yang terkenal.
Daftar Pustaka
Roy, S.L 1991. Diplomasi.
Jakarta: Rajawali Pers
Tidak ada komentar:
Posting Komentar